Hamemayu Hayuning Bhawana

Hamemayu Hayuning Bhawana sebuah kalimat dari serangkaian visi dan misi Ngayogyakarta Hadiningrat semenjak dulu kala.

Mengasah Mingising Budhi, Memasuh Malaning Bhumi, Hamemayu Hayuning Bhawana.

Mengasah mingising budhi, mengasah kepekaan dan kemunculan budhi. Akal budhi manusia atau akal yang diterangi merupakan landasan bagi semua sub-kreasi manusia di muka bhumi sebagai khalifatullah fil ardl. Dalam konteks ke-Jawa-an, seorang Sultan memiliki gelar :

Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati-ing-Ngalogo Abdurrohman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping ....... (sesuai dengan Sultan ke- berapa)

Dalam konteks Jogja, maka Sultan merupakan khalifah Allah di wilayah Jogjakarta, yang memiliki tugas sebagai penata agama (regulator) sebuah komunitas yang ada dalam lingkup tanggungjawabnya.

Memasuh Malaning Bhumi, bagaimana dalam wilayah kekuasaan menghilangkan malapetaka dan keburukan yang merupakan syarat dan prasyarat Hamemayu Hayuning Bhawana.

Hamemayu Hayuning Bhawana atau merupakan terjemahan dari Rahmatan lil alamin menuju suatu civil society yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur.

Dalam proses transformasi sebuah masyarakat, tentunya konteks ruang-waktu menjadi penting dalam menerjemahkan apa itu transformasi dalam bingkai NKRI dan dalam rentang waktu saat ini. Apakah transfromasi yang terjadi di Ngayogyakarta Hadinigrat masih dalam koridor visi dan misi tersebut ? Barangkali sebuah renaisance diperlukan dalam merevitalisasi dan mentransformasi budaya dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perubahan Sosial suatu masyarakat

Saya bukanlah ahli ilmu sosial yang bisa melihat fenomena sosial dengan berbagai kacamata. Namun dari dolan-dolan mengunjungi rumah-rumah jaman dahulu di pedesaan maupun perkotaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, nampaklah bahwa dalam kurun waktu 100 tahun terjadi perubahan yang pesat.

Barangkali hal ini terjadi di semua daerah di wilayah Indonesia, namun dengan melihat perubahan transisi dari feodalisme kepada modernisme dan kemudian kepada sebuah masyarakat yang memiliki wawasan global barangkali waktu 100 tahun adalah saat yang singkat.

Bayangkan saja, dalam kurun waktu 1755 saat perjanjian Giyanti ke 1855 barangkali rakyat grass-root kita tidak memiliki awareness terhadap kondisi di luar desa mereka. Barangkali para kawulo alit tidak peduli siapa yang menjadi raja asalkan raja bisa mengayomi. Pun rakyat hanya bisa pasrah tatkala VOC maupun Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan pejabat-pejabat desa di Jawa untuk diperas tenaganya, karena rakyat-pun hanyalah hamba dari sebuah konstruk sosial yang disebut dengan monarki. 

Kesadaran akan kelaliman Belanda dalam mengobrak-abrik tatatanan-pun banyak dilakukan oleh para pangeran yang pada saat-saat itu memiliki "divine rights" dalam mengelola tanah. Kemudian pada saat Pemerintah Hindia Belanda melakukan Politik Pintu Terbuka dan memperbolehkan investor masuk, rakyat jelata pun hanya menjadi obyek penderita dan tidak memiliki akses pada pengetahuan dan informasi dari luar. Pihak yang bisa memiliki akses pada pengetahuan dan informasi "hanyalah" para bangsawan yang kemudian diperbolehkan mengenyam pendidikan di era Politik Etis. 

Apabila dipelajari secara singkat, pergerakan paska Politik Etis pun memiliki dua mainstream, yaitu (1) mainstream yang menuntut kemerdekaan Indonesia dan (2) mainstream yang menuntut kesejahteraan dan persamaan hak dalam kerangka Pemerintah Hindia Belanda. Namun, mau tidak mau memang harus diakui bahwa pergerakan kedua mainstream tetaplah menjadi "monopoli" dari putra pribumi kelas atas. Hanya saja perspektif dalam melihat apa itu persamaan hak pribumi-Eropa harus diperoleh melalui kemerdekaan sebuah nation state atau tidak sangat tergantung pada subyektivitas individu.

Memang, dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun telah terjadi perubahan yang sangat cepat. Dari era feodalisme sampai modernisme. Somehow, masa "kolonialisme" ini masuk diantara fase perkembangan dari feodalisme ke modernisme. Lalu bagaimanakah jejaring sosial saat ini, yang jelas-jelas berbeda dengan era para bekel, jogoboyo, raja memerintah hingga saat ini dimana masyarakat bebas terbuka dalam mengemukakan pendapat tanpa melihat berbagai status dan atribut yang ada pada orang lain ?

Apabila Jepang, mampu bergeser dari era feodalisme para warlord ke era modern dan berhasil bermetamorfosa berbasiskan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kerangka kebudayaan dan struktur sosialnya. Apabila koloni Amerika Serikat pertama yang berjumlah 13 negara bagian melepaskan dari feodalisme Inggris dan kemudian melalui perjuangan dan pergulatan civil war. Apabila Jerman dengan karakteristik kedisiplinan dan kebanggannya sebaga ras Aria menjadi sebuah bangsa yang maju. Kira-kira RENAISCANCE apakah yang kita harapkan dari orang Jawa pada khususnya dan rakyat Nusantara pada umumnya dalam geliat jaman ? Apakah kita harus mengibarkan bendera putih ?

Beberapa teman spiritualis Jawa mengatakan, "pasrah saja kita sebagai suku Jawa dan bangsa Indonesia karena memang kita ditakdirkan sebagai kaum pertapa dan kawulo alit".

Namun, aku percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubah nasibnya.....Bagi saya, bukankah kita semua adalah kawulo alit di hadapan Sang Khaliq ????

Ojo dadi godhong jati aking, yang kurang lebihnya nasihat Mangkunegoro ini bermakna, janganlah menjadi orang yang sia-sia dan menjadikan hidup ini sia-sia.....

Pendopo nDalem Notoprajan

Kali ini kita akan mengunjungi sebuah pendopo dalam kota, tepatnya di daerah Notoprajan. Daerah Notoprajan ini terletak di sebelah barat alun-alun utara Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pemilik pendopo ini adalah turunan bangsawan yang masih kerabat dekat dengan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Pendopo ini masih terawat dan terjaga rapi dengan catnya yang masih terpelihara. Jaman dahulu kala, pendopo semacam ini ditinggali oleh keluarga raja dan sering berada dalam sebuah kompleks disebut nDalem. Berbeda dengan joglo Kadisobo yang merupakan tempat tinggal bekel, sebuah jabatan terbilang tinggi di pedesaan, maka pendopi nDalem Notoprajan ini sangat besar dan mencerminkan aura kebangsawanan.

Joglo Kadisobo

Beberapa hari ini aku jalan-jalan ke daerah desa Kadisobo, Turi, Sleman. Ternyata aku menemukan sebuah rumah joglo kuno di desa itu. Rumah kuno tersebut terletak diantara kebun salak. Sebagaimana sebuah rumah joglo di pedesaan, di bagian depan terdapat halaman luas dengan pagar dari batu. Di depan halaman rumah pendopo tersebut terdapat kebun pembibitan salak yang berasal dari berbagai varietas.

Rumah Joglo ini menggambarkan kehidupan bangsawan desa yang disebut bekel.  Baiklah mari kita mendefinisikan kembali jabatan "bekel" dalam sistem pemerintahan kerajaan. Selama ini barangkali kita buta mekanisme pengaturan kekuasaan jaman dahulu. Padahal sistem pemetintahan jaman dahulu ini sangat menentukan corak awal perkembangan sebuah daerah pada suatu masa, yaitu masa dimana feodalisme masih mewarnai kehidupan suatu masyarakat. Berdasarkan studi literatur struktur pemerintahan desa jaman dahulu di wilayah swapraja Ngayogyakarta Hadiningrat, wilayah ini termasuk ke dalam wilayah negaragung. Dalam wilayah negaragung, seorang bekel bertugas untuk mengkoordinasikan permasalahan pertanian. Bekel berfungsi sebagai pengumpul hasil bumi di suatu wilayah untuk disetorkan ke kerajaan. 

Beberapa sumber mengatakan bahwa salak pondoh pada saat itu merupakan salak khusus yang disetorkan ke kerajaan Ngayogyakarta dan tidak diperbolehkan diperjual belikan oleh rakyat. Kepemilikan tanah pada jaman dahulu adalah mutlak milik raja dan rakyat hanya berfungsi sebagai penggarap. Pada era Sinuhun Hamengkubhuwana IX, salak pondoh diperbolehkan ditanam bebas untuk kesejahteraan rakyat. Barangkali faktor pribadi Sinuhun IX yang memiliki filosofi "Tahta untuk Rakyat"dan kedudukan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Daerah Istimewa inilah yang menyebabkan perubahan pada sistem pengelolaan pertanian rakyat.

Dari joglo inilah kita bisa belajar mengenai masa lalu beserta perkembangan suatu masyarakat dari suatu masa ke masa berikutnya. Meski feodalisme kepemilikan tanah sudah berakhir saat ini, namun aura "kewibawaan" seorang bekel masih terpancar dari halaman kompleks joglo Kadisobo ini.

Joglo Maguwo

Rumah joglo di kawasan Maguwahorjo cukup banyak, namun rumah Joglo Maguwoharjo ini memiliki kekhususan karena kesejarahannya menjadi kantor kepala desa pertama  Maguwoharjo. 

Adalah R. Hardjo Supadmo yang semula menjadi jogoboyo di wilayah ini. Kurang jelas wilayah mana yang menjadi tanggungjawab kepala keamanan desa, namun di era perubahan sistem pemerintahan desa, beliau menjadi kepala desa pertama Maguwoharjo. Jaman dahulu kala, R. Hardjo Supadmo adalah seorang kepala desa yang sangat bijak dan adil. Beliau suka sekali blusukan ke wilayah desanya, bahkan ke desa sebelah. Di era revolusi kemerdekaan, wilayah maguwo sering menjadi sasaran pengeboman pesawat Belanda dan Jepang. Oleh karena itu, daerah tersebut banyak guwa perlindungan yang dibuat oleh Belanda maupun Jepang untuk berlindung dari pengeboman pesawat "curen". Hal ini dapat difahami, karena pada saat itu belum ada bom pintar yang mampu membidik musuh sebelum bom dijatuhkan. Kata Maguwo konon berasal dari kata "guwo" atau gua. Pada saat aku kecil dulu, daerah ini memang banyak guwanya, namun seiring dengan berdirinya perumahan penduduk, banyak sekali guwa yang dibongkar dan dijadikan rumah. 

Joglo Maguwo ini terletak di Dusun Kembang utara Jalan Solo. Joglo ini sering digunakan untuk berbagai acara penduduk sekitar karena memang tidak dipungut biaya. Si peminjam cukup membersihkan joglo apabila telah selesai meminjam dan tidak merusak.

 

Ukuran pendopo beragam sesuai dengan jabatan dari si pemilik joglo. Hal ini disebabkan karena pendopo ini sebagai suatu tempat bertemu masyarakat. Semakin besar kewenangan sang pemilik dalam suatu wilayah, maka semakin besar pula ukuran pendopo. Pendopo ini merupakan salah satu contoh "pendopo ndeso" yang memiliki kekhasan dibandingkan pendopo yang berada di perkotaan yang biasanya dimiliki oleh pejabat maupun pengusaha.

Berbeda dengan joglo Kadisobo yang jaman dahulu dimiliki seorang bekel pada era feodalisme Ngayogyakarta Hadiningrat, dimana bekel berfungsi sebagai pengumpul hasil bumi, nampaknya joglo Maguwoharjo yang didirikan pada awal abad ke-20 ini sudah lebih "modern".
 

Tradisi Masa Lalu dalam Genggaman Masa Kini

Yogyakarta, sebuah blend antara tradisi dan post-modernitas. Saya menyebutkan post-modernitas dan bukannya modernitas karena Jogja era 90-an ke bawah merupakan anti-tesis dari modernitas yang terjadi di kota-kota besar. Apabila kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya menggeliat dengan hawa nafsu modernisme, Jogja tetap menunjukkan kebersahajaannya. Apabila masyarakat Jakarta dan Surabaya bergegas, bahkan tergesa-gesa, justru masyarakat Jogja masih menerapkan filosofi alon-alon waton klakon.

And then, perkembangan Jogja yang pesat justru terjadi paska gempa bumi 2006. Untuk menghilangkan citra Jogja sebagai ladang gempa, pemerintah daerah dan masyarakat mengkampanyekan Jogja aman untuk berinvestasi. Entah angin puting beliun investor darimana, di Jogja akhirnya terjadi pembangunan besar-besaran. Dibangunlah apartemen dan hotel, bahkan kontakan mewah disana sini. Meski nyaris Jogja menjadi kota yang dikhawatirkan ditinggalkan paska gempa, saat ini Jogja telah menjadi sebuah kota yang metropolis namun etnik, atau dalam kata saya kita sebut sebagai metro-etnik polis.

Berbeda dengan Jakarta dan Surabaya, banyak sekali art-gallery dan pusat-pusat kebudayaan. Meski di Jakarta dan Surabaya ada art-gallery kelas atas, namun di Jogjakarta banyak sekali art-gallery kelas menengah-kecil. Begitupula dengan ruang publik kongkow-kongkow di Jogjakarta relatif lebih banyak dibandingkan dengan kota metropolis lain. Banyak sekali cafe-cafe kelas mahasiswa dimana mahasiswa banyak berbagi dan berdiskusi. Kedai kopi "Mato" di seputaran selokan Mataram misalnya, menjadi tempat kongkow mahasiswa yang murah meriah. Hanya dengan uang kurang dari 5 ribu sudah bisa menikmati kopi-jahe. Sedangkan masih banyak lagi jajanan yang dapat dimakan sembari berdiskusi.  Ada pula di perempatan ring-road dan jalan kaliurang sebuah franchise "Kedai Kopi" yang menyajikan beberapa single-origin coffee dengan harga premium. Harga di kedai kopi level itu relatif bersahabat dibandingkan di beberapa kota besar lainnya. Mal dan hiburan malam banyak sekali didirikan sebagai tempat belanja dan tempat hiburan wisatawan di seputar Jogjakarta.

Meskipun didasarkan pada tradisi lama, geliat perkembangan Jogja sama dengan perkembangan kota lain. Perkembangan kota Jogja akhirnya meluas ke beberapa wilayah perbatasan antar kabupaten, bahkan perkembangan kabupaten itu sendiri yang jauh dari wilayah perbatasan. Dapat kita lihat betapa perkembangan Kabupaten Gunungkidul disokong oleh "kepopuleran" Jogja, menjadikan Jogja bukan sekedar kota Jogja, namun menjadikan satu propinsi sebagai suatu tujuan wisata, menyerupai Propinsi Bali.

Masa kini yang sayarat akan jargon perkembangan dan pertumbuhan, telah menjadikan Ngayogyakarta Hadiningrat mengalami sebuah dialektika sejarah, dari sekedar kota budaya, perjuangan, dan revolusi menjadi sebuah kota metropolis dengan seabreg permasalahan. Ngayogyakarta menjadikan dirinya sebagai tanah dan langit dimana berbagai tipikal manusia masuk ke Ngayogyakarta dan menyesuaikan diri dengan kultur setempat, namun tidak bisa dipungkiri, para pendatangpun mempengaruhi kultur di Ngayogyakarta.

Sinuhun X (Sri Sultan Hamengkubhuwana X) pernah mencanangkan Renaisance Jogja, namun seperti apakah yang diharapkan dari renaisance kota Jogjakarta itu ? Beginilah tradisi masa lalu dalam genggaman masa kini, Yogyakarta Metro-Etnik-Polis yang penuh dengan berbagai dinamika.

Djoglo Djogdja : bukan sekedar blog tentang Jogja dan Jawa

Banyak sekali blog maupun website mengenai Jawa, khususnya mengenai ikon budaya Jawa yang masih eksis hingga sekarang, yaitu Surakarta dan Jogjakarta. Masih sedikit yang membahas mengenai Renaisance Jawa dalam konteks masyarakat post-modern. Terus terang saja, ketika kita membicarakan tradisi masa lalu, kita melupakan bagaimana pola fikir dan tindak kita terbentuk berangkat dari tradisi yang ada dalam konteks ke-kinian. Ajaran leluhur kita sangat adiluhung jaman dahulu, namun demikian mengapa ajaran yang adiluhung ini hanya sebatas "jagoan kandang" ? 

Sejak era Mataram dibagi menjadi 2, yaitu Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, peran VOC dalam percaturan politik bangsa (baca : Jawa) semakin besar. Setelah VOC dibubarkan dan Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan Hindia Belanda untuk mengurusi beberapa wilayah di Nusantara, budaya nusantara yang terbagi menjadi beberapa sub-budaya ter-intervensi dengan kekuasaan Hindia Belanda. 

Seorang ahli kebudayaan Jawa, Dr Purwadi dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa budaya Jawa di era hegemoni Hindia Belanda ibarat dalam sangkar emas. Dengan lain kata, filosofi yang adiluhung ini banyak sekali yang tinggi dalam bahasa, namun sering sekali miskin dalam interaksi antar pelaku dalam kraton. 

Blog Djoglo Djogja ini mencoba untuk mengajak kembali masyarakat kita yang mengalami krisis jati diri, antara globalitas dan lokalitas, antara agama dan budaya serta berbagai macam kompleksitas yang lahir dari kebudayaan ini.

Kita sangat berharap pada Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai "punjering jagad Jawa" untuk melakukan renaisance budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebuah pencerahan yang mutlak diperlukan. Nah, apakah itu akan terjadi di kota metropolis-etnis ini ? Ataukah Jogja hanya akan menjadi artefak masa lalu, yang indah dalam memori namun jauh dari aktualitas pencerahan. Yang kita lihat sekarang di Jogja adalah kemajuan positif berupa renaisance dan kemunduran negatif berupa ekses-ekses dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun, perkembangan peradaban tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan ekonomi secara akseleratif-cepat bisa menimbulkan ketimpangan. Apakah keseimbangan Jogja yang dahulu kala bisa dibanggakan akan selalu menyertai Jogja ? ataukah Jogja hanya akan menjadi ikon artefak masa lalu ?